Solusi Untuk Mencegah Pungli Di Sekolah-Sekolah


pendidikan
Pungli seperti sudah menjadi tradisi di masyarakat kita, bahkan dalam dunia pendidikan sekalipun banyak sekali di temui kasus pungli yang melibatkan oknum guru dan pengurus sekolah, seperti yang adoracaoextravagante2011.com kutip dari liputan6.
Dinas Pendidikan Provinsi Banten bakal menyiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk menghindari adanya pungutan liar (pungli) di lingkungan SMA/SMK di provinsi tersebut. Hal ini berkaitan pascapelimpahan kewenangan SMA/SMK ke Pemprov Banten.

Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Ardius Priantono mengatakan, pihaknya tengah mematangkan Pergub terkait kebijakan pengaturan SMA/SMK di Banten.

"Jangan sampai ada pungutan-pungutan liar beredar di sekolah, makanya ini perlu ada Pergubnya," kata Ardius saat ditemui di SMAN 7 Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Senin (16/1/2017).

Pergub itu juga mengatur soal bantuan atau hibah dari Pemerintah Kota/ Kabupaten untuk SMA/ SMK yang dikelola Pemerintah Provinsi. Misalnya, bila dulu Pemprov memberikan hibah ke SMA/SMK di kota/kabupaten, dengan adanya kebijakan baru ini Pemprov memungkinkan adanya hibah dari kota/kabupaten ke Pemprov.

"Kami berharap ada kerjasama antara Pemkot dan Pemkab, mungkin sekarang yang memberikan hibah ke Pemprov, kami persilahkan," tutur dia.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang salah satunya mengatur kewenangan tata kelola SMA/SMK, pihaknya menerangkan ada penambahan jumlah SMA/SMK Negeri ke Pemprov sebanyak 223 sekolah dengan rincian 147 SMA Negeri dan 75 SMK Negeri yang berasal dari 8 Kota/Kabupaten se-Banten.

Menurut dia, dari alokasi APBD, sektor pendidikan yang dimiliki Provinsi sebesar Rp 1,4 triliun tidak akan menimbulkan defisit dengan adanya pelimpahan kewenangan SMA/SMK Negeri dari Pemkot dan Pemkab.

Namun, dirinya berharap Pemkot dan Pemkab juga memberikan bantuan ke SMA/SMK yang ada di wilayahnya.

"Silahkan jika kabupaten/ Kota memiliki APBD yang cukup bisa memberikan bantuan dan hibah ke Provinsi," kata Ardius.
Previous
Next Post »